Banjir Bandang di Sumatra, Kemenhut akan Evaluasi Pengelolaan Hutan di Area Terdampak

JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) dan mengevaluasi pengelolaan hutan di area terdampak banjir di Sumatra, meski sebagian besar di areal penggunaan lain (APL).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025) menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra berada di enam DAS, yaitu DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, DAS Krueng Keureto yang didominasi oleh APL. Hal serupa juga ditemukan di Sumatra Utara dengan DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri dan DAS Garoga.

Sementara di Sumatra Barat, banjir terjadi di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis. "Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah dan kami juga akan mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan walaupun tadi sebagian besar adalah di APL yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah," kata Rohmat, dikutip dari Antara.

"Tetapi kami juga akan melakukan evaluasi dan kami akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor," tambahnya. Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah.